Perda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD Ditarget Rampung November, DPRD Pati Pastikan Tahapan Tetap Jalan
PATI – NOTOPROJO.ID
Pemerintah desa di Kabupaten Pati tak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian aturan terkait pemilihan kepala desa, pengisian perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (10/09)
DPRD Kabupaten Pati menargetkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tiga agenda penting pemerintahan desa tersebut rampung pada November 2026, bahkan diharapkan sudah selesai pada minggu pertama.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Narso, mengatakan pembahasan regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap kajian. Menurutnya, tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah pemilihan kepala desa, pengisian perangkat desa dan pengisian anggota BPD.
“Perda itu selesainya kita targetkan di tahun ini, November. November mungkin minggu pertama sudah bisa selesai,” ujar Narso.
Ia menjelaskan, kajian terhadap materi regulasi tersebut telah dilakukan. DPRD kini berupaya memastikan aturan yang nantinya ditetapkan mampu memberikan kejelasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan setiap tahapan.
“Ada tiga tema yang kita pikir, yaitu pengkades, perangkat desa, dan BPD, pengisian BPD. Untuk prosesnya saat ini sudah kita kaji,” katanya.
Yang menjadi perhatian adalah adanya kemungkinan tahapan pemilihan atau pengisian jabatan di desa harus berjalan ketika Perda baru belum selesai ditetapkan.
Narso memastikan kondisi tersebut tidak boleh sampai menimbulkan kekosongan jabatan atau menghambat agenda pemerintahan desa yang sudah terjadwal.
“Kalau Perda nanti belum jadi, sementara tahapan harus jalan, kita bisa mengacu ke Perbup,” tegasnya.
Menurut Narso, regulasi yang sudah ada tetap dapat menjadi dasar pelaksanaan selama Perda baru belum ditetapkan. Hal itu juga telah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
“Kemarin kita sudah konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tidak masalah kalau kita mengacu kepada Perbup,” ungkapnya.
Dengan demikian, tahapan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu Perda baru selesai sepenuhnya.
Narso menekankan, yang terpenting adalah seluruh proses tetap berjalan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan. DPRD tidak ingin perubahan regulasi justru menyebabkan agenda pemerintahan desa terhenti.
“Insyaallah berjalan sesuai prosedur, sesuai jadwal yang sudah direncanakan,” pungkasnya.
Regulasi baru tersebut nantinya diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas bagi desa, terutama dalam menghadapi agenda Pilkades, pengisian perangkat desa dan BPD. Bagi masyarakat desa, kepastian aturan menjadi penting agar setiap proses pengisian jabatan berlangsung transparan, demokratis dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
