Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jateng Capai 98,68%
SEMARANG – NOTOPROJO.ID
Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) untuk penduduk di Jawa Tengah per 31 Mei 2025, tercatat mencapai 98,68%. Namun, tingkat keaktifan pesertanya masih perlu digenjot.
“Di Jawa Tengah ini, kesepertaan UHC sudah 98%. Cuma PR-nya di keaktifan peserta, di mana posisi di bulan Agustus kemarin 74-75%. Harapan kami terus bertumbuh, dan di akhir tahun ini angka keaktifannya bisa 80%,” ucap Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, Rabu (3/9/2025).
Yessi menjelaskan untuk aspek penerimaan, secara keseluruhan pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi sudah menyediakan anggaran yang cukup,tinggal mengawal terkait rutinitas pembayaran.
Pertemuan tersebut secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional, yaitu aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan. Terkait kepesertaan dan keaktifan peserta ini, sudah ada dukungan dari pemerintah dan badan usaha untuk bersama-sama meningkatkan, terutama terkait kepesertaan informal.
Adapun terkait aspek pelayanan kesehatan, lanjut dia, saat ini penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut sudah ada di kabupaten/kota. Penambahan fasilitas kesehatan akan diselaraskan dengan kebutuhan jumlah peserta aktif di masing-masing daerah.
“Tadi arahannya (dari Gubernur) kita lakukan sosialisasi bersama. Tidak hanya di level provinsi, namun juga kabupaten/ kota, supaya masyarakat yang mampu bisa dengan kesadarannya mendaftarkan dan membayar iuran tepat waktu,” jelas Yessi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, fasilitas BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat, untuk mendapatkan layanan kesehatan paripurna, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Dia menandaskan, jangan sampai masyarakat kurang mampu dan pekerja informal tidak tercover.
“Prioritas kita kepada orang yang membutuhkan, jangan sampai mereka tidak memiliki pelayanan paripurna untuk BPJS. Saran saya, sosialisasi terus ke mereka, kita harus jemput bola,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar menambahkan, pemetaan data dari BPJS Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, akan terus didorong. Harapannya, siapa pun masyarakat Jawa Tengah, jangan sampai jauh dari layanan kesehatan.
“BPJS Kesehatan terbagi atas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Untuk PBI, sudah ditanggung dengan anggaran dari pemerintah, sehingga keaktifan pesertanya dapat terjamin”jelas Yunita.
Sementara, untuk non-PBI masih harus didorong lagi, terutama mereka yang masuk kepesertaan perorangan. Misalnya, masyarakat yang mampu, mereka sudah menjadi peserta tetapi tidak pernah menggunakan BPJS, kemudian lalai untuk membayar secara rutin.
Penulis : Heroe
Editor : Agus Suprianto
