Kejari Pati Dalami Fakta Baru Sengketa PSU Graha Mina Sutera, Proses Penyerahan Fasilitas Umum Masih Dikaji
PATI – NOTOPROJO.ID
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati terus mengawal penyelesaian persoalan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Ruko Graha Mina Sutera melalui rapat ekspos yang digelar di Aula Kejari Pati, Rabu (22/7/2026). Pertemuan yang dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Pati itu mengungkap sejumlah informasi baru yang dinilai penting sebagai bahan analisis hukum sebelum diterbitkannya pendapat hukum kepada Pemerintah Kabupaten Pati.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan hukum dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 600.2.1/27/2026 tertanggal 8 Juli 2026. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Kejari Pati menerbitkan Surat Undangan Nomor B-196/M.3.16/Gp.2/07/2026 tanggal 16 Juli 2026 dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian persoalan PSU.
Forum itu dihadiri perwakilan PT Griya Kusuma Mukti, BPR MAA, KPKNL Semarang, pemenang lelang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, Disperkim, DPUTR, DPMPTSP Kabupaten Pati, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
Dalam arahannya, Kasi Datun Kejari Pati menegaskan bahwa rapat tersebut bukan merupakan forum untuk memutus maupun mengadili sengketa keperdataan antara pengembang, pihak perbankan, maupun pemenang lelang. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya mencari solusi hukum terkait kewajiban penyerahan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Pati menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Pengembang tetap memiliki kewajiban memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah daerah setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, terungkap informasi mengenai dugaan adanya sejumlah bidang tanah yang diduga merupakan bagian dari aset PSU. Temuan itu menjadi salah satu poin penting karena berpotensi memengaruhi mekanisme penyerahan fasilitas umum di kawasan Graha Mina Sutera.
Menanggapi hal tersebut, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Pati menyatakan akan melakukan pendalaman melalui penyusunan nota pendapat disertai analisis yuridis secara komprehensif. Langkah itu dilakukan agar pendapat hukum yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati memiliki dasar hukum yang kuat dan objektif.
Forum juga mencatat bahwa objek yang menjadi agunan dalam proses lelang melalui KPKNL terdiri atas 33 Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun demikian, masih terdapat perbedaan informasi mengenai keberadaan sertifikat yang diduga berkaitan dengan aset PSU. Karena itu, koordinasi lanjutan dengan BPN Kabupaten Pati serta notaris yang menangani proses pemecahan sertifikat dinilai masih diperlukan.
Meski belum menghasilkan keputusan akhir, rapat tersebut dinilai berhasil menghimpun berbagai data, dokumen, dan keterangan dari seluruh pihak. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Kejari Pati dalam menyusun pendapat hukum guna mendukung penyelesaian persoalan PSU secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum.
Menutup jalannya rapat, Kasi Datun Kejari Pati mengimbau seluruh pihak agar tetap terbuka, menyampaikan data secara transparan, serta mengedepankan penyelesaian yang objektif tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar proses penyerahan PSU dapat segera menemukan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, khususnya penghuni Perumahan Graha Mina Sutera.
Sementara itu, seusai rapat, perwakilan BPR MAA, Tri Handoko, sempat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan terkait hasil pembahasan. Namun, ia memilih tidak memberikan penjelasan lebih rinci.
“Silakan konfirmasi ke kantor pusat BPR MAA di Semarang,” ujarnya singkat.
Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Tri Handoko langsung meninggalkan area Kantor Kejaksaan Negeri Pati tanpa memberikan keterangan tambahan kepada awak media yang masih menunggu di lokasi.
Penulis: HAW
