PBJT itu Apa ? Pajak yang Dibayarkan Saat Makan hingga Menginap, DPPKAD Pati : Seluruhnya Kembali untuk Pembangunan Daerah
PATI – NOTOPROJO.ID
Saat menikmati hidangan di restoran, menginap di hotel, memanfaatkan jasa parkir, atau menikmati berbagai layanan tertentu, masyarakat sebenarnya turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap PBJT sebagai jenis pajak baru. Padahal, PBJT merupakan penyederhanaan sejumlah pajak daerah yang telah lama diberlakukan dan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Pati, Miranti, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa PBJT merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Pajak tersebut dipungut oleh pelaku usaha, kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PBJT bukan pajak baru yang membebani masyarakat. Ini merupakan penyederhanaan beberapa jenis pajak daerah agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah dipahami, lebih efektif, dan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Miranti.
Ia menjelaskan, sebelum adanya kebijakan HKPD, masyarakat lebih mengenal pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, hingga pajak penerangan jalan. Kini, berbagai jenis pajak tersebut dikelompokkan dalam satu nomenklatur, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
Menurut Miranti, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama. Pemerintah juga berupaya menciptakan tata kelola perpajakan daerah yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Pelaku usaha hanya bertugas memungut pajak dari konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pajak tersebut disetorkan ke kas daerah untuk menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Miranti menegaskan, setiap penerimaan PBJT memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Pati. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, pembangunan fasilitas pendidikan, penataan ruang publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Dengan kata lain, masyarakat yang membayar PBJT saat menikmati barang atau jasa tertentu turut berpartisipasi dalam membangun daerahnya sendiri.
“Semakin tinggi kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Hasilnya akan kembali dinikmati masyarakat melalui infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan berbagai program kesejahteraan,” jelasnya.
Karena itu, DPPKAD Kabupaten Pati terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami mekanisme PBJT sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk nyata partisipasi dalam pembangunan.
Melalui edukasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Dengan PAD yang semakin kuat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : HAW
