Penasihat Hukum AMPB Desak Direksi Bank Mandiri Turun ke Pati, Soroti Transparansi Pemblokiran
PATI – NOTOPROJO.ID
Penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari LSBH Teratai Pati, Dr. Nimerodi Gulo, SH., MH., meminta direksi Bank Mandiri turun langsung ke Pati untuk berdialog dengan AMPB terkait sejumlah persoalan yang selama ini menjadi tuntutan mereka.
Permintaan tersebut disampaikan Nimerodi setelah dirinya bersama perwakilan AMPB bertemu dengan pimpinan Bank Mandiri Cabang Pati, Jumat (18/9/2026).
“Tadi kita sudah diterima oleh pimpinan dan sudah menyampaikan beberapa tuntutan. Ternyata dari sini mereka tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini diselesaikan oleh pimpinan pusat, direksi pusat, dan mereka harus turun ke Pati untuk bisa berdialog dengan kami,” ujar Nimerodi.
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut pihak Bank Mandiri Cabang Pati belum dapat memastikan kapan direksi pusat akan datang ke Pati untuk menemui AMPB.
“Sampai detik ini mereka tidak bisa memberikan kepastian kapan direksi turun, apakah turun atau tidak, kapan dan kapannya,” katanya.
Nimerodi kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang diminta AMPB untuk diselesaikan.
Pertama, transparansi mengenai pemblokiran.
AMPB meminta seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemblokiran dibuka secara transparan. Termasuk siapa yang mengusulkan pemblokiran, surat atau dokumen yang menjadi dasar, kepada siapa surat tersebut ditujukan, serta dasar dan proses yang digunakan hingga pemblokiran dilakukan.
“Kita minta semua data soal pemblokiran itu dibuka. Siapa yang mengusulkan pemblokiran, suratnya mana, ditujukan kepada siapa, dan apa dasarnya. Semuanya harus transparan,” ujar Nimerodi.
Menurut dia, keterbukaan tersebut diperlukan agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pemblokiran tersebut.
“Kita ingin tahu penjelasan sejelas-jelasnya. Sehingga nanti kita bisa bersikap dan mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap tindakan itu,” katanya.
Kedua, AMPB meminta Direktur Utama Bank Mandiri mengundurkan diri.
Nimerodi mengatakan tuntutan tersebut berkaitan dengan penilaian AMPB terhadap proses pengambilan keputusan dalam persoalan pemblokiran.
“Kita minta agar direksi pusat, direktur utamanya, mengundurkan diri. Karena beliau ini sudah tidak capable,” ujar Nimerodi.
Ia menilai, apabila pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan pihak tertentu, Bank Mandiri tetap harus memiliki mekanisme dan analisis internal, termasuk aspek hukum, sebelum mengambil keputusan.
“Harusnya kalau misalnya dilakukan pemblokiran, mengikuti aturan main. Jangan siapa saja yang meminta blokir langsung menjadi blokir tanpa ada analisis hukum, layak atau tidak layak,” katanya.
Ketiga, AMPB meminta kejelasan sikap Bank Mandiri terhadap kondisi yang dialami massa AMPB.
Nimerodi menyebut kondisi tersebut telah menimbulkan berbagai gangguan selama berlangsungnya aksi AMPB, termasuk aksi pada 27 Agustus 2026 yang menurut dia tidak berjalan dengan baik.
“Kita minta apa sikap pimpinan terhadap kondisi yang dialami teman-teman AMPB, yang selama ini menimbulkan gangguan-gangguan, sampai kemudian aksi tanggal 27 kemarin tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ditempat yang sama salah satu anggota AMPB Paijan atau Sutikno juga menegaskan bahwa pertemuan dengan pimpinan Bank Mandiri Cabang Pati tersebut bukan audiensi ataupun mediasi.
“Tadi kami bertiga sebagai perwakilan. Itu bukan audiensi, bukan mediasi, tetapi suatu pertemuan,” katanya.
Ia mengatakan, apabila nantinya digelar audiensi atau mediasi secara resmi antara AMPB dan Bank Mandiri, pihaknya meminta proses tersebut dapat dilakukan secara transparan, termasuk memberikan kesempatan kepada AMPB untuk membawa kamera dan mendokumentasikan jalannya pertemuan.
“Kalau mau audiensi atau mediasi dengan AMPB, kami meminta dipersilakan membawa kamera. Itu bentuk transparansi,” pungkas Paijan
Penulis : Heroe
