90 Titik Tanggul Kritis Mengancam Pati, Usulan Bantuan Rp75 Miliar ke BNPB Belum Berbuah Hasil
PATI – NOTOPROJO.ID
Ancaman banjir masih membayangi Kabupaten Pati. Hingga pertengahan 2026, sedikitnya 90 titik tanggul sungai dalam kondisi kritis dan berpotensi jebol saat musim penghujan tiba. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah mengusulkan bantuan penanganan senilai sekitar Rp75 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun hingga kini usulan tersebut belum mendapat kepastian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)Pati Riyoso melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, mengungkapkan bahwa usulan bantuan telah diajukan sejak Januari 2026. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan maupun persetujuan dari pemerintah pusat.
“Usulan penanganan tanggul kritis sudah kami sampaikan sejak Januari 2026. Sampai sekarang belum ada titik terang,Per hari ini ada 85 titik yang kami usulkan ke BNPB” ujar Widyotomo kepada Notoprojo.id.Senin (20/07/26)
Menurutnya, musim kemarau merupakan waktu paling ideal untuk memperbaiki tanggul yang mengalami kerusakan. Jika perbaikan dilakukan sebelum musim hujan, kondisi tanggul akan lebih siap menahan tingginya debit air sehingga risiko banjir dapat diminimalkan.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran sekitar Rp75 miliar dinilai cukup untuk menangani puluhan titik tanggul kritis yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pati.
Sebagian besar tanggul yang mengalami kerusakan berada di sekitar kawasan permukiman dan lahan pertanian warga. Kondisi tersebut dinilai sangat rawan karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sekaligus merendam ribuan hektare sawah produktif apabila terjadi luapan sungai.
Karena bantuan dari pemerintah pusat belum terealisasi, DPUTR Pati sementara melakukan langkah darurat menggunakan sandbag (karung pasir) dan cerucuk bambu untuk memperkuat titik-titik tanggul yang paling rentan.
“Penanganan sementara dilakukan dengan sandbag dan cerucuk bambu. Untuk pembangunan tanggul permanen bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Kami hanya bisa melakukan penanganan semi permanen,” jelasnya.
Widyotomo menambahkan, seluruh penanganan darurat tersebut masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, pemerintah memprioritaskan lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi, terutama yang berada di dekat permukiman penduduk.
Beberapa titik yang menjadi prioritas penanganan di antaranya tanggul Sungai Ngresulo, Sungai Guide di wilayah Ngurenrejo, serta Sungai Simo di jalur Pati–Juwana.
“Kami mengutamakan tanggul yang berada di dekat permukiman warga agar risiko bencana dapat ditekan. Penanganan dilakukan sesuai skala prioritas dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
Hingga kini, Pemkab Pati masih berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera merealisasikan bantuan tersebut. Mengingat musim penghujan diperkirakan akan kembali berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, percepatan penanganan dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko banjir, melindungi permukiman warga, serta menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Pati.
Penulis : Heroe
