Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Tembus Rp2,3 Triliun, Tertinggi Nasional
JAKARTA – NOTOPROJO.ID
Kebutuhan hunian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya penyaluran kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) pada periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di peringkat pertama nasional dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi capaian tersebut. Ia memuji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Gubernur Ahmad Luthfi atas kinerja dalam mendorong sektor perumahan.
“Kita harus belajar dari Jawa Tengah dan gubernurnya. Kredit perumahan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya sangat senang Jawa Tengah berada di posisi pertama,” ujar Maruarar saat bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat capaian positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Pada 2025, realisasi FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit dan menempatkan provinsi ini di posisi kedua nasional.
Maruarar menargetkan peningkatan capaian tersebut pada 2026.
“Kalau memungkinkan, tahun ini bisa mencapai 40.000 unit. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN, dan Jawa Tengah juga menjadi yang tertinggi dalam pendataan lahan untuk permukiman,” katanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, turut dibahas rencana percepatan program perumahan dan kawasan permukiman pada 2026. Program tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jawa Tengah seperti di Kebumen dan Jepara akan dimanfaatkan. Kita dorong penggunaan produk lokal agar UMKM berkembang,” ujar Maruarar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, penanganan backlog perumahan di wilayahnya pada 2025 mencapai 274.514 unit. Sementara itu, sisa backlog tercatat sekitar 1.058.454 unit, atau menurun sekitar 20 persen.
Penanganan tersebut bersumber dari berbagai pihak, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
“Hari ini kami juga mengusulkan program BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan kumuh, kami usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan kemungkinan di Kota Semarang. Pembangunan rumah susun juga menjadi bagian dari usulan,” kata Luthfi.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Luthfi didampingi sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, serta Wakil Bupati Boyolali.
Editor : Heroe
