Keracunan MBG di Pati Ditetapkan KLB, Dapur Tak Layak Terancam Ditutup Permanen
PATI – NOTOPROJO.ID
Badan Gizi Nasional (BGN) RI menetapkan insiden dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Penetapan tersebut dilakukan setelah ratusan siswa di wilayah Kecamatan Gembong diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Komisi D DPRD Kabupaten Pati turut melakukan pemantauan terhadap kondisi para siswa yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati.
Wakil Kepala BGN RI, Mayjen TNI Trenggono, juga turun langsung meninjau kondisi korban bersama Penjabat (Pj) Bupati Pati.Kamis (10/09/26)
Trenggono mengatakan, sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan menunjukkan kondisi yang berangsur membaik.
“Sampai dengan siang hingga sore hari ini, masih ada 59 orang yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang berangsur pulih. Tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan, dan dalam beberapa waktu ke depan diyakini akan semakin membaik,” ujar Trenggono.
SPPG yang Melanggar SOP Terancam Ditutup Permanen
Insiden dugaan keracunan MBG di Pati menjadi perhatian BGN. Terlebih, kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di sejumlah wilayah Muria Raya, termasuk Kabupaten Rembang dan Blora.
BGN menegaskan akan memberikan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
“Seperti komitmen BGN, jika ada dapur yang menyiapkan MBG secara tidak baik hingga menyebabkan keracunan, langsung kami suspend (tangguhkan) berat. Jika kondisi dapurnya memang buruk, kami akan suspend permanen,” tegas Trenggono.
Menurut dia, sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran.
Penangguhan dapat dilakukan selama 10 hari untuk pelanggaran ringan. Sementara pelanggaran sedang hingga berat dapat dikenai penangguhan selama 20 hari.
Adapun dapur yang dinilai tidak layak dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional secara permanen.
172 Dapur MBG di Pati Akan Dievaluasi
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, BGN bersama Pemerintah Kabupaten Pati akan mengevaluasi seluruh dapur penyedia MBG.
Sebanyak 172 dapur MBG di Kabupaten Pati dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan depan.
Pemeriksaan tersebut akan melibatkan tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Kodim, dan Polres setempat.
Trenggono mengatakan evaluasi tidak hanya menyangkut kondisi fasilitas dapur, tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam memenuhi kebutuhan makanan sesuai kapasitas.
“Kami utamakan masalah penyelamatan nyawa dulu, makanya diputuskan status KLB. Minggu depan, saya akan datang sendiri bersama tim untuk mengecek ulang fasilitas dan kemampuan seluruh dapur di Pati dalam melayani mitra,” katanya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah porsi makanan yang diproduksi.
Dapur dengan kapasitas terbatas tetapi memaksakan diri melayani ribuan porsi akan menjadi salah satu fokus evaluasi.
“Jika kapasitas dapurnya kecil namun memaksakan diri melayani hingga 3.000 porsi, itu yang akan kami evaluasi ketat,” lanjutnya.
Biaya Pengobatan Korban Ditanggung Pemerintah
Di tengah proses penanganan insiden tersebut, BGN dan Pemerintah Kabupaten Pati meminta masyarakat, khususnya orangtua siswa, tetap tenang.
Pemerintah memastikan biaya pengobatan korban yang menjalani perawatan akibat dugaan keracunan MBG akan ditanggung pemerintah.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap sampel makanan masih dilakukan di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.
Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan dan evaluasi penyelenggaraan program MBG.
“Orang tua agar tetap tenang. Kami dari pemerintah hadir untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo guna memastikan semua dapur melayani dengan aman. Saat ini sampel makanan masih diuji di laboratorium, dan hasilnya akan segera kami umumkan,” pungkas Trenggono.
Perhatian Khusus Diharapkan Berujung Penertiban
Dengan adanya perhatian langsung dari BGN RI, Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD, serta aparat terkait, evaluasi terhadap SPPG di Pati diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.
Penertiban perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, kapasitas produksi, maupun SOP penyediaan makanan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG tetap berjalan, tetapi sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi para siswa sebagai penerima manfaat.
Dengan evaluasi terhadap 172 dapur MBG, diharapkan seluruh SPPG di Kabupaten Pati benar-benar memenuhi standar sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
Penulis : Heroe
