Populasi Sapi Rembang Tembus 100 Ribu Ekor, DPR RI Siap Kawal Pembangunan RPH pada 2027
REMBANG – NOTOPROJO.ID
Sektor peternakan sapi di Kabupaten Rembang terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hingga pertengahan 2026, populasi sapi di wilayah ini diperkirakan telah mencapai sekitar 100 ribu ekor. Peningkatan tersebut ditopang oleh keberhasilan program inseminasi buatan (IB) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan program inseminasi buatan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan populasi sekaligus kualitas genetik ternak sapi. Setiap tahun, sekitar 60 ribu dosis IB diberikan kepada peternak dan menghasilkan kurang lebih 30 ribu pedet dari bibit unggul.
“Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul,” ujar Agus saat Sarasehan Petani Tembakau dan Serah Terima Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bersama Anggota DPR RI Firman Subagyo di halaman Kantor Dintanpan Kabupaten Rembang, Selasa (7/7).
Menurut Agus, kualitas bibit sapi asal Rembang telah diakui dan memiliki daya saing tinggi. Bahkan, banyak peternak dari berbagai daerah yang membeli bibit sapi dari Rembang untuk dikembangkan di wilayah masing-masing.
“Ini merupakan potensi besar bagi Rembang karena kita mampu menghasilkan bibit sapi unggul. Namun, sebagian besar justru berkembang di luar daerah,” katanya.
Selain meningkatkan populasi, Pemerintah Kabupaten Rembang juga terus memperkuat perlindungan kesehatan ternak melalui program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Agus menyebut capaian vaksinasi PMK di Rembang menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah sehingga kondisi ternak relatif aman.
“Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK,” ungkapnya.
Meski demikian, Agus mengakui sektor peternakan di Rembang masih menghadapi tantangan pada aspek hilirisasi. Hingga kini daerah tersebut belum memiliki rumah potong hewan (RPH) yang representatif maupun fasilitas rantai dingin (cold chain) yang memadai untuk mendukung distribusi produk daging ke berbagai daerah.
“Kendalanya, kita belum memiliki RPH yang representatif dan fasilitas rantai dingin yang layak sehingga pengiriman produk daging ke luar daerah belum bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo yang lebih getol menyuarakan Pertanian dan Peternakan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengusulkan pembangunan RPH melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, peluang penganggaran pembangunan RPH pada tahun 2027 masih terbuka lebar.
Firman meminta Dintanpan bersama Pemerintah Kabupaten Rembang segera menyiapkan proposal resmi agar dapat dikawal hingga tingkat Kementerian Pertanian.
“Rumah potong hewan tahun 2027 itu ada anggaran. Tolong segera membuat usulan melalui DAK. Setelah ditandatangani Pak Bupati dan masuk ke Jakarta, kirimkan salinannya kepada saya, nanti akan saya kawal,” tegas Firman.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Pertanian mengenai kebutuhan pembangunan RPH di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan selama usulan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada pengajuan dari daerah, saya akan kawal. Secara kebijakan sudah kami komunikasikan dan peluang dialokasikan pada 2027 cukup besar. Sekarang tinggal kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan,” katanya.
Firman menilai keberadaan rumah potong hewan yang memenuhi standar akan menjadi kunci penguatan industri peternakan sapi di Kabupaten Rembang.Selain menjamin proses pemotongan yang higienis dan sesuai standar, keberadaan RPH juga akan memperkuat hilirisasi produk peternakan, meningkatkan nilai tambah hasil ternak, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi peternak lokal.
Reporter : Cholil
