LBH Djoaeng Pati Soroti Kepemimpinan Plt Bupati, Sebut Kebijakan Kurang Populis
PATI – NOTOPROJO.ID
Pelantikan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati kembali menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari Direktur LBH Djieang Pati Fatkhur Rahman, SH. MH yang menilai kebijakan Plt Bupati Pati lebih fokus pada mutasi pejabat dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Fatkhur Rahman, masyarakat saat ini justru menunggu kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seharusnya Plt Bupati memprioritaskan kebutuhan masyarakat, salah satunya jalan pembangunan demi mendukung perekonomian Pati. Namun yang didahulukan justru mutasi pejabat dan pelantikan yang kurang mendapat simpati masyarakat,” ujar Fatkhur Rahman kepada awak media, Kamis (21/5/2026).
Ia menyebut kebijakan yang diambil Plt Bupati Pati berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Fatkhur Rahman menyoroti intensitas pergantian pejabat yang dinilai terlalu sering dilakukan dalam waktu singkat sejak Risma Ardhi Chandra menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah.
“Baru sekitar 120 hari menjabat sebagai plt sudah berkali-kali melakukan pengobatan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memicu ketidakpercayaan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah apabila tidak dibarengi dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
LBH Djoaeng Pati juga meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada program-program yang dianggap mendesak dan dibutuhkan masyarakat luas.
“Kondisi masyarakat hari ini menunggu kebijakan yang populis dan benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, bukan justru polemik mutasi pejabat,” lanjutnya.
Fatkhur Rahman bahkan mengingatkan bahwa gelombang kritik dan protes masyarakat bisa semakin besar apabila pemerintah daerah tidak segera melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan yang dijalankan.
“Kalau hal ini diteruskan, bukan tidak mungkin masyarakat sendiri akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak aspiratif,” tegasnya.
Editor : Agus suprianto
