Petani Tebu Blora Kembali Bertolak ke Jakarta, Tuntut Kepastian Giling dan Reformasi PT GMM Bulog
BLORA – NOTOPROJO.ID
Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora bersama 20 perwakilan petani tebu kembali bertolak ke Jakarta pada Minggu (26/4/2026). Langkah ini ditempuh sebagai bentuk perjuangan menuntut kepastian musim giling sekaligus mendorong reformasi manajemen di tubuh PT GMM Bulog.
Rombongan berangkat menggunakan dua unit kendaraan elf dari Posko Perjuangan Petani Tebu di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, seusai melaksanakan ibadah Dhuhur.
Sebelum keberangkatan, Ketua APTRI Blora, Sunoto, memimpin pembacaan komitmen perjuangan yang disebut sebagai “Sumpah Palapa” versi petani tebu Blora.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan tiga tuntutan utama, yakni renovasi pabrik gula dan pelaksanaan giling tebu 2026, reformasi total jajaran manajemen dengan menghadirkan profesional berintegritas, serta opsi penyerahan pengelolaan kepada pihak ketiga jika perusahaan dinilai tidak mampu beroperasi secara optimal.
Sunoto menyebut, langkah tersebut mendapat dukungan dari Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, serta Ketua DPRD Blora Mustofa.
Selama di Jakarta, rombongan telah menjadwalkan sejumlah agenda penting.
Pada Senin (27/4/2026), mereka akan menghadiri peringatan HUT ke-53 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sekaligus melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Selanjutnya, pada Selasa (28/4/2026), petani dijadwalkan mengikuti audiensi dengan Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Puncaknya, pada Rabu (29/4/2026), rombongan akan diterima oleh Wakil Presiden RI.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perjuangan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan petani tebu.
Ia mengungkapkan, selama tujuh tahun terakhir petani mengalami kerugian akibat buruknya pengelolaan manajemen PT GMM Bulog.
“Penghentian giling pada 2025 menyebabkan kerugian petani lebih dari Rp500 miliar,” ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan kabar bahwa pada musim giling 2026, PT GMM Bulog kembali tidak dapat beroperasi. Situasi ini memicu keresahan sekitar 30.000 petani tebu yang kesulitan memasarkan hasil panen mereka.
Senada, Khairul Anwar menyatakan bahwa beban utang petani dipastikan akan semakin meningkat jika tidak ada solusi konkret dari pemerintah.
“Jika pada 2025 petani sudah merugi, maka di 2026 utang akan semakin menumpuk. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah hadir memberi solusi, atau justru akan muncul gerakan petani untuk menghentikan pembayaran utang ke perbankan akibat tidak beroperasinya pabrik gula?” pungkasnya.
Reporter : Cholil
Editor : Agus suprianto
