Sinergi Pemprov Jateng dan BPKP, Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pembangunan
SEMARANG – NOTOPROJO.ID
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi setempat, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (8/7/2025).
Buyung Wiromo Samudro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Buyung ditunjuk menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, Tri Handoyo, yang memasuki masa pensiun pada Mei 2025.
Luthfi berharap, sinergi antara BPKP, Pemprov, dan instansi lainnya di Jateng terus ditingkatkan. Sinergi itu dalam rangka fungsi pembinaan, pengawasan, serta operasional kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan,” ujarnya.
Beberapa hal yang akan dikolaborasikan adalah terkait program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penegak hukum lainnya, BPKP akan melakukan fungsi pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan monitoring program.
Selain itu, kolaborasi pengawasan juga akan dilakukan, terkait dengan program strategis nasional (PSN) yang ada di Jawa Tengah, serta bantuan keuangan untuk pemerintah desa, baik dana desa dari pemerintah pusat, maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Menurut Luthfi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali PSN meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, bendungan, dan sebagainya.
“Kegiatan PSN jadi prioritas pertama,” ujarnya.
Prioritas berikutnya, imbuh gubernur, adalah pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dan dana desa. Sebab, sejauh ini Pemprov Jateng telah mengucurkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat, yang total mencapai triliunan rupiah.
Karenanya, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan, supaya tidak terjadi penyelewengan, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho mengatakan, tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini tidak mudah. Mulai dari peningkatan pendapatan, perencanaan pembangunan, dan lainnya.
Untuk itu, BPKP memfokuskan pada tiga hal strategis. Pertama, pengawalan dan pengawasan barang jasa dan PAD. Kedua, efektivitas hasil dari kinerja pemerintah daerah dan desa. Ketiga, tata kelola terkait dengan manajemen risiko pembangunan.
“BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah,” katanya.
Setyo menyampaikan, pada intinya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru, siap berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, serta instansi vertikal. Termasuk kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi.
“Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created dari Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah. Itu kami kawal. Kami tidak sendirian, kami kolaborasi dan sinergi,” ujarnya.
Editor : Agus suprianto
