Jalan Poros Desa Baru Tertangani 6 Persen, Pemkab Pati Siapkan Anggaran Rp152 Miliar
PATI – NOTOPROJO.ID
Penanganan jalan poros desa menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Pati yang perlu segera diselesaikan. Pasalnya, kondisi infrastruktur tersebut berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya akses pertanian dan distribusi hasil produksi desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa pembangunan jalan poros desa harus menjadi perhatian bersama. Hal itu disampaikannya saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).
Chandra mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, penanganan jalan poros desa masih menghadapi tantangan besar karena tingkat penanganannya baru mencapai sekitar 6 persen.
“Jalan poros desa ini PR kita. Padahal, jalan tersebut merupakan jalur perekonomian desa, terutama untuk mendukung aktivitas pertanian,” tegas Chandra.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemkab Pati mengagendakan anggaran sekitar Rp152 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut direncanakan untuk menangani 51 ruas jalan.
Mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang terbatas, Chandra meminta seluruh pihak bergerak cepat sekaligus memastikan pembangunan tepat sasaran.
Ia secara khusus meminta kepala desa ikut melakukan pengecekan terhadap ruas jalan yang akan diperbaiki. Pendataan harus dilakukan secara terperinci, termasuk menentukan titik awal dan akhir pekerjaan.
“Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, para camat diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Pendataan mencakup jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros hingga jalan pertanian. Ruas jalan yang baru diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan juga harus masuk dalam daftar evaluasi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk aduan yang disampaikan melalui media sosial.
Chandra menyebutkan, Pemkab Pati berencana menggelar pertemuan di setiap kecamatan pada awal Desember mendatang dengan melibatkan para kepala desa.
“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” katanya.
Di samping pembangunan fisik, Chandra mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Kepala desa diminta segera melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan serta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemkab Pati juga tengah mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan infrastruktur. Upaya tersebut dilakukan menyusul berkurangnya alokasi transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemkab Pati telah menyampaikan usulan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa dengan potensi dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar apabila usulan tersebut disetujui.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus yang dialokasikan untuk menangani kebutuhan infrastruktur desa yang memerlukan perhatian khusus.
Program tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini direncanakan untuk direvisi. Revisi diperlukan karena besaran bantuan yang selama ini berkisar Rp200 juta per titik dinilai belum mencukupi untuk menangani ruas jalan dengan panjang hingga beberapa kilometer.
“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” jelas Riyoso.
Ia menambahkan, pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Dengan mekanisme tersebut, kepala desa menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban.
Riyoso meminta pemerintah desa segera melaksanakan pekerjaan setelah dana diterima dan tidak menunda penyelesaian kegiatan maupun dokumen administrasinya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran tersebut menjadi bagian dari objek pengawasan aparat pemeriksa, termasuk BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegasnya.
Selain persoalan jalan, Chandra meminta pemerintah desa mulai mengantisipasi potensi bencana infrastruktur menjelang musim hujan pada Desember mendatang.
Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diperkuat, terutama terkait normalisasi sungai, pemetaan saluran irigasi, serta identifikasi titik-titik sungai yang berpotensi meluap.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat.
Adapun peserta kegiatan terdiri atas para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
Editor: Heroe














