Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda, Perkuat Perlindungan Data dan Hadapi Ancaman Siber
SEMARANG – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) membentuk Forum Komunikasi Sandi dan Siber Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara perangkat daerah dan aparat keamanan guna meningkatkan perlindungan data di tengah pesatnya transformasi digital.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan pembentukan Forkomsanda menjadi langkah strategis untuk memastikan data masyarakat yang dikumpulkan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikelola secara aman dan terlindungi.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat pembentukan Forkomsanda di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Semarang, Senin (16/11/2026).
“Terbentuknya Forkomsanda ini, kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Taj Yasin, perlindungan data menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sebab, selama ini masih terdapat kekhawatiran masyarakat ketika diminta menyerahkan data pribadi untuk kepentingan administrasi maupun pelayanan publik.
“Ketika kami di pemerintahan meminta suatu data yang ada kaitannya dengan pelayanan, sebenarnya masyarakat masih ragu. Nanti data saya bagaimana kerahasiaannya,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, percepatan pelayanan publik berbasis digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Dengan demikian, kemudahan akses pelayanan tidak mengabaikan aspek kerahasiaan dan keamanan informasi masyarakat.
“Pelayanan ini tidak akan berhenti. Percepatan pelayanan yang saat ini berbasis digital juga perlu adanya perlindungan. Itu yang penting,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, memaparkan lima agenda prioritas Forkomsanda pada 2027.
Agenda tersebut meliputi pemetaan aset dan risiko keamanan siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelatihan, sertifikasi, dan simulasi penanganan insiden bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta perguruan tinggi.
Selain itu, Forkomsanda juga akan memperkuat jejaring Computer Security Incident Response Team (CSIRT), mendorong pertukaran informasi mengenai ancaman siber, serta meningkatkan literasi dan budaya keamanan digital.
Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan bahwa pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama antara BSSN dan Pemprov Jateng dalam membangun ekosistem keamanan siber dan persandian di daerah.
Menurut dia, transformasi digital membutuhkan dukungan sistem keamanan siber yang kuat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
Terlebih, dalam pengembangan program Satu Data Indonesia, informasi yang dihimpun pemerintah berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga kota sebelum terintegrasi secara nasional.
“Data itu berasal dari bawah. Desa, kecamatan, kabupaten, kota naik ke atas, sehingga itu harus dibangun secara kolaboratif,” jelasnya.
Nugroho juga mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Pelaku kejahatan kini memiliki beragam modus, taktik, dan teknik untuk menembus sistem keamanan.
Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut meningkatkan kemampuan pelaku dalam melakukan manipulasi psikologis terhadap pengguna sistem.
Melalui berbagai teknik tersebut, pelaku dapat mengelabui petugas agar menyerahkan akun maupun akses tertentu yang kemudian dimanfaatkan untuk membobol sistem.
Selain itu, pelaku kejahatan siber dapat melakukan pemindaian sistem selama 24 jam untuk menemukan celah keamanan sekaligus menguji berbagai kemungkinan serangan.
Karena itu, Nugroho menilai keberadaan Forkomsanda menjadi penting sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pertahanan siber di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan penguatan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah diharapkan mampu menjaga kerahasiaan data masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik berbasis digital berjalan aman dan terpercaya.
Reporter: Idjlal
Editor: Ar














