Chandra Ajak Ormas dan LSM Perkuat Kolaborasi, Dorong Narasi Positif tentang Pati
PATI, NOTOPROJO.ID
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Pati.
Ajakan tersebut disampaikan Chandra saat membuka Sosialisasi Ormas bertajuk “Penguatan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Pati dan Ormas dalam Mewujudkan Kabupaten Pati yang Kondusif” di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).
Chandra mengatakan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Menurut dia, diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Kita ini tidak Superman, tetapi insyaallah kita bisa membentuk supertim yang hebat untuk kemajuan Kabupaten Pati tercinta,” ujar Chandra.
Ia menilai, ormas, LSM, serta tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masukan dari kelompok-kelompok tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Kondusivitas Dinilai Penting bagi Investasi
Chandra juga mengaitkan kondisi daerah yang kondusif dengan upaya menarik investasi ke Kabupaten Pati.
“Kondusivitas daerah ini menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi. Kalau daerah kita kondusif, investor akan merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya,” katanya.
Ia menyebut Pemkab Pati sebelumnya telah menggelar Pati Business Forum yang diikuti sekitar 70 pengusaha pada Senin (28/9/2026).
Dari forum tersebut, kata Chandra, sebanyak delapan pengusaha menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan total rencana investasi mencapai Rp12,6 triliun.
Selain itu, sejumlah pengusaha lainnya masih menyatakan minat dan rencana untuk berinvestasi di Kabupaten Pati.
“Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan ormas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Pati tetap kondusif,” tutur Chandra.
Dorong Kritik Disertai Solusi
Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga mendorong ormas dan LSM ikut membangun narasi positif mengenai Kabupaten Pati melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, penyampaian kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kritik tersebut diharapkan dapat disertai dengan gagasan dan solusi atas persoalan yang ditemukan.
“Jangan hanya menyampaikan kritik. Kalau ada persoalan, mari kita sampaikan sekaligus solusinya,” tegasnya.
Ia mencontohkan kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan sebagai salah satu bentuk keterlibatan nyata organisasi masyarakat.
Untuk memperkuat komunikasi, Pemkab Pati berencana menggelar pertemuan bersama ormas dan LSM dalam suasana yang lebih informal. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan masyarakat secara langsung.
Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan anggaran Kabupaten Pati Tahun 2027.
“Kita ingin mengetahui langsung apa persoalan yang ada di masyarakat. Nanti kita dudukkan bersama, kita cari solusinya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelas Chandra.
Pemkab Pati juga berencana membentuk wadah kolaborasi bersama ormas dan LSM. Wadah tersebut diarahkan untuk menghasilkan program kerja konkret sehingga kerja sama pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Ormas dan LSM Diminta Ikut Awasi Program MBG
Chandra juga meminta ormas dan LSM ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati.
Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan adanya satuan pelayanan yang memberikan porsi makanan lebih sedikit atau menu yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau ada porsi yang dikurangi atau menu yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Tujuan MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang dan membantu menurunkan angka stunting,” katanya.
Menurut Chandra, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ia mengatakan, luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Pati membuat pemerintah membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan pembangunan.
“Kabupaten Pati ini luasnya sekitar 150 ribu hektare, penduduknya hampir 1,4 juta jiwa, terdiri atas 401 desa, lima kelurahan, serta 21 kecamatan. Karena itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkapnya.
Kesbangpol: 227 Ormas Terdata
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 70 peserta yang berasal dari 22 ormas dan LSM.
Niken menyebut, pada 2026 terdapat 227 ormas yang masuk dalam pendataan Kesbangpol Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya merupakan LSM.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan ormas sebagai mitra dalam menjembatani aspirasi masyarakat,” ujar Niken.
Menurut Niken, komunikasi yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mencegah potensi gesekan maupun polarisasi di tengah masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Pati berharap hubungan kemitraan dengan ormas dan LSM semakin kuat, terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawal program pemerintah, serta membangun lingkungan sosial yang aman, damai, dan kondusif.
Kegiatan Sosialisasi Ormas tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
