Rapat Paripurna DPRD Pati Setujui Perubahan APBD 2026, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas
PATI – NOTOPROJO.ID
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Pati, Jumat (18/9/2026).
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam pidato akhirnya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati atas perhatian, pemikiran, saran, serta masukan selama proses pembahasan rancangan perubahan APBD berlangsung.
Menurut Chandra, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD bersama pemerintah daerah. Proses tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirimkan ke Pak Gubernur. Masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan bersama di tingkat Kabupaten Pati, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.
Hasil evaluasi dari pemerintah provinsi selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemkab Pati bersama DPRD untuk melakukan penyempurnaan sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Chandra menegaskan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026 baru dapat dilaksanakan setelah seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selesai dilakukan.
Infrastruktur Masih Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Chandra menyebut sektor infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam Perubahan APBD Kabupaten Pati 2026.
Menurut dia, kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan, termasuk laporan terkait kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan, menjadi salah satu perhatian pemerintah.
“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan dan lainnya akibat kondisi jalan yang sudah parah,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga penetapan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati.
“Harapannya seluruh proses dapat berjalan tertib sesuai ketentuan, sehingga anggaran yang telah disepakati bersama dapat segera dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Chandra.
