1079 Formasi PPPK Pemkab Pati Dibuka, DPRD Pati Harap Entaskan Masalah THL
PATI – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini tengah membuka sebanyak 1079 formasi untuk Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dibukanya formasi untuk guru, nakes, dan tenaga teknis ini diharapkan oleh anggota DPRD Pati Bambang Susilo, mengatasi permasalahan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dalam beberapa tahun terkahir banyak dikeluhkan dan diadukan kepada pihaknya selaku wakil rakyat.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merasa keberadaan THL di lingkup OPD tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Sehingga, Bambang mendorong agar nantinya Pemkab membuka PPPK untuk formasi teknis agar pekerjaan dipegang oleh ahlinya.
“Ada problem lagi di masing-masing OPD yang PNS nya minim. Kalau kita mengandalkan THL (sulit), urusan teknis itu harus dipegang ahlinya,” kata wakil rakyat asal Kecamatan Tambakromo ini.
Selain itu, Bambang juga meminta kepada Pemkab Pati untuk berhenti menerima THL di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, terus dibukanya keran THL di OPD akan semakin menambah beban bagi Pemkab untuk mengentaskan permasalahan THL.
Sebab, para THL yang notabene memiliki gaji dibawah PNS terus mendesak agar Pemkab memberi jalan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini dirasa Bambang juga menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi Pemkab Pati karena membebani dari segi gaji. Apalagi, THL baik dari lingkup OPD, Nakes, ataupun guru sering mengadu permasalahan ini kepada pihaknya selaku wakil rakyat.
Terkait masalah ini, Bambang sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin untuk segera bersurat ke Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk dicarikan jalan keluar.
“Mohon nanti disampaikan ke Sekda, khususnya non guru (THL OPD). Pak ketua juga sudah menjanjikan akan berkoordinir dengan Sekda dan pak PJ,” tutup Bambang Susilo.
Bambang bersama pimpinan DPRD Pati berharap, pengentasan masalah THL ini bisa selesai di tahun 2026.(ADV)
