Peluncuran Desa Antikorupsi,KPK Jadikan Banyubiru Desa Antikorupsi, Ganjar; Desa yang Lain Bisa Replikasi
SEMARANG – NOTOPROJO.ID
Komitmen Jawa Tengah mewujudkan budaya antikorupsi terus didorong. Gubernur Ganjar Pranowo berharap semangat antikorupsi bisa terus menggema dan dimulai dari tingkat desa.
Hal itu diungkapkan Ganjar usai menghadiri Peluncuran Desa Antikorupsi tahun 2022, di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11). Komitmen ini dimulai sejak acara pembentukan di Gowa, Sulawesi Selatan awal Juni lalu.
“Ini bukan cerita sulit karena kita punya kewenangan kata Pak Firli,” ucap Ganjar dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri usai acara.
Ganjar mengatakan, untuk mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Maka usai acara di Gowa, Ganjar langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait untuk bergerak.
“Saya perintahkan aja Inspektorat sama Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang ongoing semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru,” kata Ganjar.
Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Ia berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jawa Tengah.
“Kita tinggal replikasi, kalau kemudian contoh itu sudah ada ukurannya sudah ada maka tinggal satu lagi, diperintahkan seluruh desa untuk melakukan Program Desa Antikorupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pelaksanaan program ini tidak akan sulit karena kepala daerah khususnya bupati bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada.
“Guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu aja; mau atau tidak melakukan,” tegasnya.
Sepuluh desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan hari ini, antara lain Desa Banyubiru, Jawa Tengah; Desa Cibir Wetan, Jawa Barat; Desa Kumbung, NTB; dan Desa Detusoko Barat, NTT.
Kemudian Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat; Desa Hanura, Lampung; Desa Pakatto, Sulsel; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Mungguk, Kalbar.
Sementara Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Ganjar dan seluruh jajaran di Jawa Tengah dalam menjaga budaya antikorupsi. Dalam prosesnya, pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak.
“Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran,” kata Firli.
Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengatakan, kepala daerah menurut Dirli punya peranan penting membantu kerja KPK.
“Peran kepala daerah memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil maupun materil,” ujarnya.
Firli mengatakan, Gubernur Ganjar Pranowo telah melaksanakan itu dan hasilnya tidak terjadi korupsi. Kemudahan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah, menurutnya berhasil membantu kerja KPK dalam pencegahan korupsi.
“Itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, kita terimakasih,” tandasnya.
(Red/Her)
