Bupati Hartopo Pastikan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Transparan dan Objektif
KUDUS – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Kabupaten Kudus bersiap melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Penyerahan Surat Keputusan (SK) panitia seleksi (pansel) dilakukan langsung oleh Bupati Kudus Hartopo di Command Center Kabupaten Kudus, Rabu ( 31/8).
Hartopo memastikan keseluruhan proses seleksi akan berlangsung transparan dan objektif. Pasalnya, pihaknya menginginkan calon pimpinan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar berkompeten dan mampun bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Sehingga bersama-sama membawa Kabupaten Kudus ke arah lebih baik.
“Kami berkomitmen mewujudkan seleksi yang objektif. Sehingga siapapun yang terpilih juga harus orang-orang terbaik dan mampu bersinergi dengan kami,” paparnya usai penyerahan SK.
Seleksi tersebut terbuka untuk ASN di lingkungan Kabupaten Kudus maupun Jawa Tengah. Hartopo menegaskan siapapun mempunyai kesempatan yang sama. Meskipun begitu, pihaknya membeberkan calon JPT Pratama harus mempunyai sikap jujur, disiplin, loyal, bekerja keras dan berkompeten.
“Kami juga melihat rekam jejaknya selama menjadi staf hingga eselon IV dan eselon III. Harus paham dengan bidang yang ditekuni dan pastinya memenuhi empat sehat lima sempurna. Yakni jujur, disiplin, loyal, bekerja keras, dan berkompeten,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua pansel JPT Pratama sekaligus Sekda Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris siap mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dirinya menjelaskan delapan JPT Pratama yang akan diisi.
Di antaranya Kepala BKPP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Inspektur, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala DPMPTSP, dan Kepala Dinas Kesehatan.
“Kami siap melaksanakan seleksi secara obtektif dan berintegritas,” tandasnya.
Selain Sekda Kabupaten Kudus, Kepala Bappeda Kudus Revlisianto Subekti bertindak sebagai sekretaris pansel. Selanjutnya tiga anggota pansel lainnya adalah Inspektur Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo, Dekan Fisip Undip Hardi Warsono dan Pegiat Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan LPPM
(*)
