Pimpinan DPRD Pati Tegaskan Sikap Bijaksana, Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Jadi Perhatian Serius
PATI – NOTOPROJO.ID
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk bersikap terbuka, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga legislatif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggota DPRD Pati, serta peristiwa meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus belasungkawa mendalam atas meninggalnya almarhum Suparjo.
“Atas nama pimpinan dan kelembagaan DPRD Kabupaten Pati, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kami semua agar ke depan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik,” ujarnya saat audiensi bersama masyarakat dan perwakilan kepala desa, Kamis (19/11/2026).
Sebagai bentuk kepedulian dan empati, DPRD Pati berencana mengirimkan perwakilan dari seluruh fraksi untuk bertakziah sekaligus menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum.
DPRD Kedepankan Sikap Bijaksana dan Objektif
Terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik salah satu anggota dewan, Bambang memastikan bahwa DPRD Pati tidak akan mengabaikan laporan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti setiap pengaduan melalui mekanisme kelembagaan dengan melibatkan Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Menurutnya, Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku anggota DPRD agar senantiasa sesuai dengan kode etik dan tata tertib yang berlaku.
Badan Kehormatan juga bertugas melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta memberikan rekomendasi atau keputusan sesuai kewenangannya.
“Pada prinsipnya, kami menerima setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kami ingin persoalan ini ditangani secara bijaksana, objektif, dan sesuai aturan. Karena itu, kami akan mengomunikasikannya dengan Badan Kehormatan agar dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku,” jelas Bambang.
Ia menegaskan, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. Namun, penanganannya tetap membutuhkan kelengkapan dokumen dan keterangan agar proses pemeriksaan berjalan secara profesional serta tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan.
Bambang menyebutkan, pihaknya masih menunggu berkas pengaduan secara lengkap dan terperinci dari masyarakat sebagai dasar bagi Badan Kehormatan untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.
Setelah dokumen diterima, pimpinan DPRD akan berkoordinasi dengan Badan Kehormatan guna menentukan langkah dan agenda penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Badan Kehormatan Jaga Marwah Lembaga
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga integritas dan marwah lembaga legislatif.
Melalui fungsi tersebut, Badan Kehormatan diharapkan mampu memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, menaati kode etik, menjaga sikap dan perilaku, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terdapat pelanggaran kode etik, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan atau merekomendasikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semua ada tahapannya. Kami tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Badan Kehormatan harus mempelajari laporan, meminta keterangan pihak terkait, dan melihat persoalan secara utuh. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Bambang juga menekankan bahwa proses pemeriksaan etik di internal DPRD merupakan mekanisme yang berbeda dengan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
DPRD menghormati sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani laporan yang telah disampaikan kepada Polres. Sementara itu, Badan Kehormatan akan menjalankan tugasnya dalam lingkup penegakan kode etik anggota DPRD.
Melalui langkah tersebut, pimpinan DPRD Pati berharap setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab.
DPRD Pati juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta menjadikan setiap kritik dan pengaduan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
Dengan demikian, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
(ADV)














