Badan Kehormatan DPRD PatiKomitmen Bijak dan Obyektif Tindak lanjuti Aduan Masyarakat
PATI – NOTOPROJO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara bijak, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut disampaikan menyusul audiensi warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama puluhan kepala desa se-Kabupaten Pati, Kamis (19/11/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Pati tersebut membahas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika salah satu anggota DPRD Pati yang dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68), setelah mengikuti proses mediasi di kantor desa setempat.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima aspirasi dan laporan masyarakat. DPRD menghargai langkah warga dalam menyampaikan pengaduan dan memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
“Kami pada pagi hari ini menerima aduan terkait dengan etika salah satu anggota DPRD. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan namanya. Persoalan ini juga sedang berproses di Polresta karena perwakilan keluarga maupun perwakilan kepala desa sudah melaporkannya,” kata Bambang.
Menurutnya, DPRD Pati memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari tugas Badan Kehormatan (BK) DPRD yang akan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, kode etik, serta tata beracara yang berlaku.
Bambang menegaskan, Badan Kehormatan akan menyikapi laporan masyarakat secara bijak dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan profesionalitas. Setiap laporan perlu dipelajari terlebih dahulu, termasuk kelengkapan dokumen dan keterangan yang disampaikan para pihak.
“Kami akan memproses aduan masyarakat sesuai dengan domain dan kewenangan kami. Ada aturan yang menjadi pedoman, baik peraturan pemerintah, tata tertib maupun kode etik. Kami juga memiliki tata beracara yang harus dipatuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas lembaga legislatif. BK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan anggota DPRD dalam menjalankan kode etik dan tata tertib, menerima serta menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran etik, dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui peran tersebut, Badan Kehormatan diharapkan dapat memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta kepercayaan masyarakat.
Bambang menambahkan, proses penanganan laporan akan dilakukan secara bertahap. Setelah kelengkapan dokumen pengaduan diterima, Badan Kehormatan akan mempelajari laporan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik, anggota DPRD yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sanksi terberat bisa sampai pemberhentian, tergantung hasil proses pemeriksaannya seperti apa,” jelasnya.
DPRD Pati juga menegaskan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran etik di internal lembaga harus dibedakan dengan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Keduanya memiliki kewenangan dan mekanisme masing-masing.
Dengan mekanisme tersebut, DPRD Kabupaten Pati berharap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara proporsional, transparan, dan sesuai aturan. Lembaga legislatif itu juga berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui penegakan kode etik serta pelaksanaan fungsi kelembagaan secara bertanggung jawab.
(ADV)














