DPRD Pati Dorong Figur Baru Isi Kursi Sekda, Ali Badrudin Tekankan Penyegaran Birokrasi
PATI – NOTOPROJO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif diisi figur baru. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti pentingnya posisi Sekda dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Sekda bukan sekadar pejabat administratif, melainkan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Posisi Sekda juga menjadi salah satu penghubung utama antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi. Karena itu, figur yang menduduki jabatan tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi yang intensif, termasuk dengan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Posisi Sekda memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Selain menjadi koordinator seluruh OPD, Sekda juga harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD,” jelas Ali.
Dorongan tersebut muncul di tengah berlangsungnya proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekda definitif Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui surat Nomor 02/P.PANSEL-JPTP.PATI/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, terdapat empat pejabat yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dari total tujuh pejabat yang mendaftar.
Keempat kandidat tersebut adalah Jumani, Rekso Suhartono, Tulus Budiharjo, dan Siti Subiati. Mereka selanjutnya berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk memperebutkan jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati.
Empat Kandidat dengan Latar Belakang Birokrasi Berbeda
Nama pertama adalah Jumani. Ia merupakan mantan Sekda Pati yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Pengalamannya pernah menduduki jabatan Sekda menjadi salah satu bagian dari rekam perjalanan birokrasi yang dimilikinya.
Kandidat kedua, Rekso Suhartono, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati. Pengalamannya memimpin perangkat daerah menjadi bagian dari perjalanan kariernya di lingkungan pemerintahan kabupaten.
Berikutnya, Tulus Budiharjo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati. Ia juga termasuk pejabat senior di lingkungan Pemkab Pati yang mengikuti proses seleksi untuk jabatan strategis tersebut.
Sementara itu, kandidat keempat adalah Siti Subiati. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati, ia juga menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pati.
Keempat kandidat tersebut memiliki latar belakang jabatan dan pengalaman birokrasi yang berbeda. Mereka kini mengikuti proses seleksi sesuai tahapan dan ketentuan yang ditetapkan panitia seleksi.
Seleksi Berlanjut ke Assessment Center
Setelah dinyatakan lolos administrasi, keempat kandidat dijadwalkan mengikuti uji kompetensi melalui metode assessment center pada 12-13 November 2026 di UNS Inn Hotel Surakarta. Tahapan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS).
Uji kompetensi menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur kapasitas, kompetensi manajerial, kepemimpinan, serta kemampuan para peserta dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Sekda.
Sebab, jabatan Sekda memiliki cakupan tugas yang luas. Pejabat yang terpilih nantinya harus mampu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kepala daerah, mengendalikan administrasi pemerintahan, mengoordinasikan kinerja OPD, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
DPRD Pati berharap proses seleksi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga benar-benar menghasilkan figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan membangun sinergi antarlembaga.
Ali Badrudin menekankan pentingnya penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah dapat berjalan lebih dinamis. Komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif juga diperlukan agar berbagai persoalan daerah dapat dibahas dan diselesaikan melalui koordinasi yang konstruktif.
Menurutnya, keberadaan Sekda definitif diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pati.
DPRD juga berharap seluruh tahapan seleksi berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pejabat yang nantinya dipercaya menduduki jabatan Sekda benar-benar merupakan figur yang mampu menjalankan tugas pemerintahan sekaligus menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.
Pengisian jabatan Sekda definitif ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Pati untuk memperkuat konsolidasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih efektif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ADV)













