Pemkab Pati Buka Ruang Dialog, Delapan Aspirasi GMPP Siap Dikaji Bersama
PATI – NOTOPROJO.ID
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, merespons delapan tuntutan Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Kamis (29/10/2026). Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari pemasangan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo, perbaikan pelayanan rumah sakit, hingga pengawasan proyek infrastruktur senilai Rp 210 miliar.
Chandra menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menerima audiensi GMPP dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat tersebut.
Salah satu tuntutan GMPP berkaitan dengan pemasangan foto Sudewo di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). GMPP meminta agar foto tersebut tidak diturunkan selama proses hukum yang bersangkutan masih berjalan.
“Intinya, Pak Sudewo sebagai bupati nonaktif masih menjalani proses hukum. Ada proses banding, kasasi, kemudian peninjauan kembali (PK), sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu harus dilalui semua,” ujar Chandra.
Terkait persoalan tersebut, Chandra menyatakan foto Sudewo tetap akan dipasang di masing-masing OPD. Sebelumnya, ia mengaku menerima informasi mengenai penurunan foto di sejumlah lokasi, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Mal Pelayanan Publik (MPP), serta PDAM Pati.
“Secara hukum, foto dan sebagainya masih harus ditempel di OPD masing-masing. Itu akan kami laksanakan,” katanya.
Chandra menambahkan, Pemkab Pati akan menerbitkan surat kepada seluruh OPD agar pemasangan foto tersebut dilaksanakan hingga ada kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nanti akan dibuatkan surat agar semuanya bisa dipasang sampai inkrah,” imbuhnya.
Delapan Tuntutan Menanti Realisasi
Selain persoalan foto Sudewo, GMPP juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain yang menyangkut pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Chandra mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan tersebut satu per satu. Di antaranya perbaikan pelayanan di RSUD RAA Soewondo Pati serta evaluasi dan monitoring pembangunan jalan yang didukung anggaran sekitar Rp 210 miliar.
Pemkab Pati juga akan mengkaji pemanfaatan kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Chandra, pemanfaatan kawasan publik tersebut perlu mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat sekaligus dampaknya terhadap kepentingan umum.
“Kalau Alun-alun digunakan oleh UMKM, tentu harus dilihat plus minusnya bagi masyarakat Kabupaten Pati. Ini harus kita audiensi dan kaji bersama masyarakat Pati,” ujarnya.
Meski demikian, berbagai komitmen tersebut kini menunggu tindak lanjut konkret. Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban atas tuntutan yang disampaikan, tetapi juga kepastian bahwa evaluasi pelayanan publik dan pengawasan pembangunan benar-benar dilaksanakan.
GMPP Apresiasi Respons Bupati
Sementara itu, perwakilan GMPP, Sutirto, menyampaikan terima kasih kepada Chandra yang telah menerima dan merespons aspirasi mereka.
“Alhamdulillah, tuntutan kita sudah direspons semua. Insyaallah tanggal 25 November ada deklarasi. Semua lapisan masyarakat akan diundang supaya Pati menjadi damai dan kondusif,” kata Sutirto.
Rencana deklarasi tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi Kabupaten Pati tetap aman dan kondusif.
Namun, respons pemerintah daerah terhadap delapan tuntutan GMPP akan menjadi perhatian publik. Realisasi komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati.
Reporter: Tobing
Editor: Agus Suprianto
