Pengawasan MBG Diperketat, Keracunan Siswa Jangan Terulang
PATI – NOTOPROJO.ID
Pemerintah diminta memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kasus keracunan makanan yang dialami siswa tidak kembali terjadi.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan, kualitas bahan makanan, hingga menu yang disajikan kepada para siswa.
“Jangan sampai ada keracunan lagi. Penyebabnya tentu harus dimitigasi. Jangan sampai kejadian keracunan terulang lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah melalui dinas kesehatan dan institusi terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perlu memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap program MBG.
“Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah, dari dinas kesehatan maupun institusi lainnya, BPOM, kita harus saling menguatkan agar program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik dan betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para siswa,” katanya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan menu atau makanan yang tidak memenuhi standar, pihak pengelola harus segera diberikan peringatan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, sanksi harus diberikan.
“Kalau ada menu yang tidak baik, kita harus ingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau, ya disanksi,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menyambut baik langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani siswa yang terdampak dugaan keracunan makanan. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan para siswa harus menjadi prioritas utama.
“Apapun mereka, mereka kan rakyat kita. Kita harus bertindak cepat dan sigap menyelamatkan nyawa murid-murid ini terlebih dahulu supaya terselamatkan,” ujarnya.
Terkait pembiayaan penanganan korban, ia menilai persoalan anggaran dapat dibahas dan dihitung kemudian. Hal terpenting adalah memastikan seluruh tindakan pemerintah tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Soal duitnya, apakah dari talangan yang terbuka atau dari mana pun, nanti kita hitung. Yang penting kita tidak melanggar aturan. Kan ada pos-posnya tersendiri terkait dengan APBD,” katanya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan sehingga program MBG dapat terus berjalan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.
Reporter : AR
