Harga Garam Rakyat Rp600 per Kilogram, Petambak Diminta Tak Jual Terburu-buru
SEMARANG – NOTOPROJO.ID
Harga garam rakyat berpotensi kembali turun seiring meningkatnya produksi pada musim kemarau tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta petambak tidak terburu-buru menjual hasil panen dan mulai memperkuat peran koperasi untuk menjaga nilai jual garam.
Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi, mengatakan kondisi cuaca tahun ini cukup mendukung produksi garam di sejumlah sentra.
Jawa Tengah memiliki sembilan daerah penghasil garam. Berdasarkan data produksi 2025, total produksi garam di provinsi tersebut mencapai 283.202,19 ton.
Pati menjadi daerah dengan produksi terbesar, yakni 211.544,23 ton. Selanjutnya Rembang 42.112,30 ton, Jepara 14.174,36 ton, Demak 13.868,66 ton, Brebes 1.294,35 ton, Purworejo 136,91 ton, Kebumen 38,68 ton, Grobogan 30,95 ton, dan Cilacap 1,75 ton.
Dengan produksi tersebut, Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu daerah utama penghasil garam nasional.
Menurut Lilik, produksi garam pada 2024 sebenarnya mencapai 536.612,56 ton. Namun, produksi turun pada 2025 karena kondisi kemarau basah.
“Tahun kemarin sempat turun karena kemarau basah. Tahun ini diprediksi suhu meningkat sekitar dua derajat Celsius sehingga kondisi cuaca lebih kering. Sampai November mungkin masih bisa panen,” kata Lilik.
Peningkatan produksi tersebut, lanjut dia, berpotensi menekan harga di tingkat petambak karena pasokan garam meningkat.
Di Demak, misalnya, harga garam rakyat dilaporkan berada di kisaran Rp60.000 per kuintal atau sekitar Rp600 per kilogram.
Untuk mengantisipasi tekanan harga, DKP Jawa Tengah mendorong petambak memanfaatkan koperasi sebagai sarana penyimpanan, pengolahan, sekaligus pemasaran hasil produksi.
Salah satu contoh yang dinilai dapat diterapkan terdapat di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Petambak di wilayah tersebut mengembangkan produksi garam konsumsi melalui Koperasi Sari Tani Makmur dengan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta DKP Jawa Tengah.
Koperasi tersebut tidak hanya menampung hasil produksi petambak, tetapi juga mengembangkan garam konsumsi dengan merek sendiri melalui kerja sama dengan pihak lain.
“Harapannya petambak garam masih bisa menahan penjualan dulu. Biasanya ketika awal panen harga masih bagus, hasil langsung dilepas. Ketika harga turun, baru ditahan di gudang,” ujar Lilik.
Selain penguatan koperasi, Pemprov Jawa Tengah juga memiliki fasilitas produksi garam yang dikelola BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Pabrik tersebut disebut memiliki kapasitas produksi hingga 25.000 ton per tahun.
Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. DKP Jawa Tengah tahun ini menganggarkan bantuan 161 rol geomembran untuk kelompok petambak garam.
Geomembran digunakan dalam proses produksi untuk membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan.
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia melalui pelatihan produksi garam berstandar nasional. Selain itu, bantuan bagi petambak garam dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga direncanakan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Lilik mengatakan penanganan persoalan garam tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah juga menggandeng lembaga lain untuk memperluas dukungan kepada petambak.
“Jadi kita mencoba tidak hanya dari APBD provinsi, tetapi juga lewat bantuan BI dan Baznas. Kalau KKP langsung masuk ke kabupaten,” kata dia.
Reporter: Idjlala
Editor: Heroe
