REMBANG – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui program embung partisipatif. Hingga awal Juli 2026, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang telah menerima 21 usulan pembangunan embung dari kelompok tani yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas tampung air sebagai penopang irigasi pertanian, sehingga produktivitas lahan tetap terjaga saat pasokan air mulai berkurang pada musim kemarau.
Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan seluruh usulan yang diterima akan memasuki tahap verifikasi teknis pada pekan depan. Pihaknya akan mengumpulkan seluruh kelompok tani pengusul guna menyamakan persepsi terkait standar pembangunan embung.
“Sudah ada 21 usulan dengan luasan yang beragam. Ada yang mengusulkan sangat luas, ada juga yang kecil. Minggu depan kami akan mengumpulkan seluruh kelompok tani untuk menyamakan persepsi,” ujarnya, Jumat (3/7).
Agus menjelaskan, pemerintah menetapkan ukuran standar embung sekitar 15 x 20 meter. Kelompok tani yang mengajukan embung berukuran lebih kecil dapat menggabungkan usulan atau membaginya menjadi dua titik sesuai ketentuan. Sementara bagi kelompok yang menginginkan embung berukuran lebih besar, diharapkan ikut berpartisipasi melalui swadaya untuk menambah biaya sewa alat berat.
“Pemerintah menyiapkan pembangunan embung sesuai ukuran standar. Kalau lebih kecil bisa dibuat dua titik, sedangkan jika ingin lebih besar kelompok dapat menambah biaya sewa ekskavator secara swadaya,” jelasnya.
Usulan pembangunan embung berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Rembang, di antaranya Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Kecamatan Rembang. Tingginya jumlah usulan menunjukkan antusiasme petani dalam memperkuat cadangan air sebagai upaya menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan.
Setelah seluruh kelompok tani menyepakati ketentuan teknis, Dintanpan akan segera memasuki tahap pelaksanaan dengan mengontrak penyedia jasa ekskavator untuk mulai mengerjakan pembangunan embung di lapangan.
“Kalau sudah ada kesepakatan, kami langsung mengontrak penyedia sewa ekskavator dan pekerjaan segera dimulai. Target kami pertengahan Juli, atau paling lambat akhir Juli, alat sudah bekerja di lapangan,” katanya.
Program embung partisipatif tahun ini didukung anggaran sebesar Rp250 juta. Menurut Agus, dengan skema partisipatif tersebut pemerintah menargetkan kapasitas tampung air mencapai sekitar 10.000 meter kubik, jauh lebih besar dibanding pembangunan embung secara konvensional dengan nilai anggaran yang sama.
“Total anggarannya Rp250 juta. Dengan konsep partisipatif, kapasitas tampung air yang dihasilkan bisa jauh lebih besar dibanding pola pembangunan embung biasa. Harapannya, manfaatnya juga lebih luas bagi petani,” pungkasnya.
