LBH Joeang Pati Kritik Lambatnya Realisasi Beasiswa, Masyarakat Kurang Mampu Jadi Korban
PATI – NOTOPROJO.ID
Praktisi Hukum sekaligus perwakilan LBH Joeang Pati, Fatkhurrahman, SH, S.Ag., MH, mendesak Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra untuk segera mencairkan dan merealisasikan program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Pati.
Menurut Fatkhurrahman, program beasiswa tersebut sangat dinantikan masyarakat karena dinilai mampu membantu biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Beasiswa ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami mendorong Plt Bupati Pati agar segera mencairkan dan merealisasikan program tersebut karena manfaatnya sangat besar untuk membantu biaya pendidikan warga yang kurang mampu,” ujar Fatkhurrahman kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa program beasiswa tersebut sebelumnya telah menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Program itu dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelajar dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, keberlanjutan program yang telah disetujui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seharusnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan sementara.
“Program ini sudah pernah direalisasikan dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Karena itu kami berharap Plt Bupati dapat melanjutkan program tersebut,” katanya.
Fatkhurrahman mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, sumber pendanaan program beasiswa berasal dari berbagai pihak, termasuk perusahaan milik daerah, perusahaan swasta, hingga lembaga sosial.
Ia menyebutkan bahwa dana beasiswa antara lain berasal dari Bank Jateng dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar, dukungan sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Pati, serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati.
Dengan adanya sejumlah sumber pendanaan tersebut, ia mempertanyakan alasan belum direalisasikannya program beasiswa yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau memang anggarannya sudah tersedia, tentu masyarakat bertanya-tanya mengapa sampai saat ini program tersebut belum direalisasikan. Padahal banyak siswa dan mahasiswa yang menunggu bantuan itu untuk menunjang pendidikan mereka,” ungkapnya.
LBH Joeang Pati menilai penghentian atau penundaan program beasiswa tanpa penjelasan yang jelas dapat menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program tersebut menyasar kelompok yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Fatkhurrahman menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia meminta adanya political will atau kemauan politik dari Plt Bupati Pati untuk menjadikan program beasiswa sebagai salah satu prioritas kebijakan.
“Kami berharap ada political will dari Plt Bupati untuk segera merealisasikan beasiswa ini. Jangan sampai program yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya justru berhenti permanen,” tegasnya.
Selain menyoroti program beasiswa, Fatkhurrahman juga meminta Pemerintah Kabupaten Pati untuk lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, termasuk sektor pendidikan yang menjadi investasi penting bagi masa depan daerah.
“Program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas. Salah satunya adalah program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fatkhurrahman berharap Plt Bupati Pati segera mengambil langkah konkret untuk memastikan program beasiswa dapat kembali berjalan dan diterima oleh para penerima manfaat yang telah menunggu.
“Harapan kami sederhana, yaitu hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan pendidikan bisa segera terpenuhi. Pendidikan adalah investasi masa depan, sehingga program beasiswa ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” pungkasnya.
