Pembangunan RS Polri di Pati Tuai Dinamika, Pemerintah Desa Kedepankan Dialog dan Transparansi
PATI – NOTOPROJO.ID
Rencana pembangunan Rumah Sakit Polri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, masih memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan keberatan, meskipun proses perencanaan telah melalui tahapan resmi mulai dari tingkat desa hingga pembahasan di DPRD Kabupaten Pati.
Kepala Desa Tambahmulyo, Eka Kurnia Sejati, menegaskan bahwa pemerintah desa menghormati setiap aspirasi yang berkembang. Ia memastikan, sejak awal proses berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami menghargai setiap aspirasi warga. Sosialisasi telah dilakukan, dan ruang audiensi publik selalu kami buka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat maupun pertanyaan,” ujar Eka
Ia menjelaskan, berbagai klarifikasi telah disampaikan secara terbuka, baik melalui forum desa maupun audiensi bersama DPRD Kabupaten Pati. Masyarakat juga dipersilakan melakukan penelusuran langsung terhadap proses yang berjalan, termasuk memverifikasi status lahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terkait status lahan yang menjadi perhatian publik, Eka menegaskan bahwa lokasi yang direncanakan bukan merupakan aset desa. Ia menyebut lahan tersebut berstatus tanah GG atau tanah tidak bertuan.
“Sehingga tidak tepat jika disebut sebagai pengalihan aset desa kepada Polri. Fokus kami adalah menghadirkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah Pati Timur,” jelasnya.
Wilayah Pati Timur yang dimaksud meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, Winong, dan Pucakwangi, yang selama ini dinilai masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai.
Lebih lanjut, Eka menyampaikan bahwa pengawasan terhadap rencana pembangunan juga telah dilakukan oleh pihak legislatif. DPRD Kabupaten Pati bahkan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kesesuaian kondisi di lapangan.
Di sisi lain, dukungan terhadap pembangunan rumah sakit tersebut juga datang dari sebagian masyarakat. Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, proyek ini dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Keberadaan rumah sakit dapat membuka peluang usaha baru bagi warga, termasuk sektor penunjang seperti kantin dan layanan lainnya,” paparnya.
Pemerintah desa berharap perbedaan pandangan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak, dengan mengedepankan kepentingan bersama,” pungkas Eka.
Editor : Agus Suprianto
