Pemprov Jateng Genjot PAD 2027, Diskomdigi Tawarkan Monetisasi WiFi Publik
SURAKARTA – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah pemanfaatan aset digital berupa layanan WiFi publik yang selama ini disediakan secara gratis.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan 2027 di Surakarta, Rabu (8/4/2026). Menurut dia, optimalisasi WiFi publik berpotensi menjadi sumber baru PAD tanpa menghilangkan manfaat layanan bagi masyarakat.
“Hari ini kami mengikuti rakor pendapatan 2027. Komdigi sebagai salah satu pengusul sumber PAD baru menawarkan pemanfaatan aset digital, salah satunya WiFi publik,” ujar Agung.
Selama ini, Pemprov Jawa Tengah menambah sekitar 300 titik WiFi gratis setiap tahun yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, penambahan tersebut juga berdampak pada meningkatnya beban fiskal daerah.
Untuk mengatasinya, Diskomdigi menawarkan skema kolaborasi dengan pihak ketiga melalui model collaborative fund. Dalam skema ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan tambahan infrastruktur, tetapi juga kontribusi terhadap PAD.
“Dengan kolaborasi, kita memperoleh dua manfaat, yakni penambahan titik WiFi oleh pihak ketiga dan kontribusi terhadap PAD,” kata Agung.
Ia berharap skema tersebut dapat diakomodasi dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.
Agung menegaskan, program WiFi publik tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, sejalan dengan visi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Prinsipnya, layanan internet gratis tetap berjalan, tetapi pembiayaan didukung melalui kolaborasi.
Diskomdigi memperkirakan, kontribusi dari pemanfaatan aset digital ini dapat mencapai Rp306 juta pada 2027. Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring pertumbuhan jumlah pengguna.
“Setiap tahun akan kami evaluasi. Semakin banyak pengguna, peluang peningkatan PAD juga semakin besar,” ujarnya.
Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga juga diharapkan mampu mengurangi beban fiskal daerah yang selama ini mencapai miliaran rupiah untuk penyediaan layanan internet gratis.
Dalam skema yang ditawarkan, pemerintah menyewakan titik WiFi kepada agensi atau mitra. Pihak ketiga kemudian mengelola captive portal dan menayangkan iklan, dengan imbal balik berupa pembayaran sewa kepada pemerintah daerah.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah telah memiliki 369 titik WiFi publik yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari desa, sekolah, hingga ruang publik. Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap tahun, seiring tingginya minat pihak ketiga untuk bekerja sama.
“Minatnya cukup tinggi, tidak hanya satu agensi. Karena titiknya terus bertambah, peluangnya juga semakin besar,” kata Agung.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan seluruh aset dan potensi yang dimiliki untuk mendongkrak pendapatan pada 2027.
Editor: Agus Suprianto (*)
