Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut, Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo Bersama KKP RI di Pati
PATI – NOTOPROJO.ID
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Jateng IV Firman Soebagyo SE MH Vita Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP RI menggelar sosialisasi pengelolaan kawasan ruang laut di Kabupaten Pati. Kegiatan dilaksanakan di Pati Hotel, jalan Jenderal Soedirman, Nomor 60, Desa Plangitan, Kecamatan/ Kabupaten Pati pada Jum’at (22/11/24) Pagi.
KKP Melalui Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerangkan diantaranya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun harapan Pemerintah terhadap adanya kegiatan Sosialisasi ini para masyarakat terutama nelayan tau dasar hukum dan batas kebijakan yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya nelayan. Serta mendorong wisata bahari dan Konservasi di pesisir
Hadir pula Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati Fraksi Golkar, Nanda Yahya Prasetya menyatakan bahwa petani Garam untuk wilayah Juwana ketimur harganya kurang stabil. Sehingga ini perlu untuk dilakukan penanganan khusus denga mengantisipasi tindakan khusus yang tidak meruigikan para petani.
“Harga Garam anjlok, sebabkan petani alami rugi.kami memerlukan paparan dan arahan dari pak Firman Soebagyo selaku Anggota DPR RI Komisi IV untuk memberikan pencerahan kepada petani, sekaligus bisa dijadikan acuan bahan pembahasan di DPR-RI,” harap Nanda.
Dalam kesempatan yang sama Balok budiyanto selaku Dirjend Pengelolaan Ruang Laut KKP,menambahkan, kita harus menjaga laut, karena jika laut sehat ikan juga akan berkembang biak dengan baik. Selain itu, hutan magrove juga perlu untuk dipelihara, sebab bisa menyerap karbon.
“Hutan magrove ini mendapatkan nomor Dua (2) di dunia. Terkait masalah garam yang baik dan bagus untuk dikonsumsi yang mengandung 8,7 dan ini perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR-RI Dapil lll Jateng, Firman Soebagyo memaparkan , bahwa dalam membuat Kapal 30 GT itu madalnya capai 4 sampai 5 Milyar, belum lagi kalau sudah jadi, ketika hendak berlayar pasti butuh perbekalan yang habisnya juga sama hingga mencapai Milyaran rupiah. Saat hendak berlyar mereka pasti berhutang di toko-toko langganan masing-masing, tetapi ketika pulang banyak regulasi yang diatur oleh Negara, ada melautnya dibatasi, dan lainnya.
“Dari situlah, sangat kasihan dengan para nelayan (wong cilik) jika dalam mengurus perijinan nya susah, ada dibeberapa Dinas. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang simpel, yakni dibuat seperti BPKB Kendaraan bermotor (Ranmor), sehungga birokrasi mudah tidak menyulitkan masyarakat,” jelasnya
Kemudian, mengurus perizinan kapal sebaiknya harus dijadikan satu yakni di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Disini nanti pemerintah akan kita kritisi, ketika ada nelayan yang berlayar dan batas melautnya melebihi batas karena dia mengejar ikan, jangan sedikit-sedikit dipidana. Dari mana rakyt bisa makan kalau dipidana, seharusnya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.
“Belajarlah seperti di Rumania, jika orang salah itu harus diberikan peringatan, bukan justru dicari celah untuk dipidanakan. Hingga akhirnya menjadi tambahan beban Negara, karena orang dipenjara itu memberikan tempat tidur, makan dan minum gratis. Posisi-posisi seperti ini yang akan kita perbaiki agar menjadi baik, dan saya ada di kedua-duanya. Selanjutnya, menyinggung masalah bulog dan lainnya,” pungkas Firman Soebagyo.
Penulis : Heroe
