Haji Boim Imbau Ormas Kedepankan Etika dalam Menyampaikan Aspirasi di DPRD Pati
PATI – NOTOPROJO.ID
Ketua Lindu Aji Jolosutro Pati, Haji Boim, mengecam dugaan tindakan arogansi yang dilakukan sekelompok orang saat berada di Gedung DPRD Kabupaten Pati.(13/08/26)
Menurut Haji Boim, Gedung DPRD merupakan fasilitas negara sekaligus rumah rakyat yang semestinya dihormati oleh semua pihak. Penyampaian aspirasi, kata dia, tetap harus dilakukan dengan mengedepankan etika dan mematuhi aturan yang berlaku.
“Kami mengecam keras kalau memang ada tindakan arogansi.Seharusnya menyampaikan aspirasi yang santun dan saling menghormati, bukan justru menunjukkan sikap yang membuat masyarakat tidak nyaman,” kata Haji Boim.
Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang dapat bertindak tanpa batas.
Menurut dia, kritik dan aspirasi terhadap pemerintah maupun DPRD tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Akan tetapi, penyampaiannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Silakan menyampaikan aspirasi, silakan mengkritik. Tetapi jangan sampai cara menyampaikannya justru merusak wibawa lembaga negara. Gedung DPRD bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat,” ujarnya.
Haji Boim juga mengingatkan seluruh Masyarakat agar tidak menggunakan nama organisasi untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencoreng citra ormas.
Ia menilai, keberadaan ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, termasuk membantu menjaga ketertiban serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan dengan komunikasi dan dialog. Jangan menggunakan tekanan, intimidasi, atau tindakan yang bernuansa arogansi. Kita semua harus menjaga Pati tetap kondusif,” katanya.
Haji Boim meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait menindaklanjuti dugaan pelanggaran apabila dalam kejadian tersebut ditemukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Jangan sampai demokrasi disalahartikan sebagai kebebasan untuk berbuat semaunya. Kita punya aturan. Siapa pun yang melanggar, kalau memang terbukti, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi penyampaian kritik tetap harus mengedepankan sikap santun dan bermartabat.
“Beda pendapat itu biasa. Kritik itu penting. Tetapi adab dan etika tetap harus dijaga. Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Pati bisa menyampaikan aspirasi dengan tegas tanpa harus arogan,” pungkas Haji Boim.
Penulis : Heroe
