Efisiensi Anggaran OPD, Dinas Kominfo Jateng Dorong Internet Satu Pintu
SURAKARTA — NOTOPROJO.ID
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Internet Satu Pintu 2026, di Lorin Solo Hotel, Surakarta, Selasa (11/11/2025). Kegiatan itu menjadi langkah awal konsolidasi layanan internet antarorganisasi perangkat daerah (OPD), guna mewujudkan efisiensi belanja serta peningkatan kualitas layanan publik.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jateng Dhoni Widianto mewakili Sekda Jateng Sumarno, menjelaskan, saat ini Dinas Kominfo tengah melakukan identifikasi kebutuhan jaringan internet di tiap OPD. Selama ini, setiap OPD menggunakan layanan internet secara mandiri.
“Ke depan, ketika kita merumuskan skema efisiensi, salah satunya melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa agar hasilnya lebih optimal,” ujar Dhoni.
Dia berharap, sistem jaringan internet satu pintu dapat dimanfaatkan seluruh OPD secara maksimal. Tujuannya, untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak terganggu ketika integrasi jaringan dilakukan.
“Muaranya tentu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jateng Agung Hariyadi menegaskan, konsolidasi layanan internet menjadi langkah penting menuju efisiensi anggaran.
Berdasarkan pemetaan Dinas Kominfo Jateny, belanja internet di lingkungan Pemprov Jateng mencapai rata-rata Rp2,3 miliar per bulan atau sekitar Rp28 miliar per tahun.
“Angka itu cukup besar. Maka tugas kami adalah mengukur kebutuhan internet yang sebenarnya. Rata-rata kebutuhan OPD sekitar 300 Mbps, sementara belanjanya lebih tinggi. Ini yang akan kita tekan agar sesuai kebutuhan,” ujar Agung.
Dia menambahkan, konsolidasi tidak berarti mengurangi anggaran, melainkan memastikan ketepatan penggunaan internet. Menurut Agung, langkah itu juga akan memperkuat aspek keamanan, standarisasi jaringan, serta jaminan layanan yang lebih andal.
“Dari efisiensi ini, anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” tutup Agung.
Rakor dihadiri para eselon II atau yang mewakili dari 50 OPD di lingkup Pemprov Jawa Tengah.
Editor : Agus suprianto
