Gelar Audiensi FGTT/PTT, Komisi A dan D DPRD Pati Siap Perjuangkan Kesejahteraan Guru
PATI – NOTOPROJO.ID
Ratusan guru dari Forum Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FGTT/PTT) Kabupaten Pati mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati pada Jumat (07/02/2025).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan bagi guru honorer.
Koordinator FGTT/PTT, Diana Sukarwati, mengungkapkan bahwa para guru yang hadir merupakan tenaga pendidik yang tidak lolos pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I kemarin. Sehingga mereka berharap agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer, mengingat banyak di antara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.”Iya, kita tadi intinya meminta agar kesejahteraan kita lebih diperhatikan, mengingat kita juga sudah lama mengajar, tidak hanya sebentar, lebih dari tiga tahun. Intinya agar kami diprioritaskan,” ujar Diana.
Hal senada disampaikan oleh salah satu perwakilan guru, Sinta, yang berharap adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer di tahun 2025. “Harapan kami, kalau memang daerah belum mampu memberikan UMR, paling tidak ada upaya untuk menyejahterakan kami di paruh waktu ini nanti,” tambahnya.
Diketahui, para guru honorer yang hadir merupakan gabungan dari guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Pati. Selama ini, mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300 ribu per bulan, ditambah bantuan kesejahteraan sebesar Rp500 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait status para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK tahap I. “Kami ingin ke depan ada standar kesejahteraan yang jelas bagi para guru honorer, termasuk standar gaji dan data yang lebih terorganisir,” terang Narso.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan aspirasi para guru sesuai dengan arahan dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Pati.
“Melalui Komisi A nanti, kami akan membawa aduan ini ke BKN Pusat dan berupaya mencari solusi terbaik agar nasib para guru honorer lebih diperhatikan. Semoga nanti ada hasil dari pertemuan tersebut,” pungkas Bandang.(*)
