RDTR Sukolilo dan Tambakromo dibahas,Chandra Soroti Keluhan Warga soal Lahan LSD
PATI – NOTOPROJO.ID
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong agar penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keterbatasan pemanfaatan tanah milik warga yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Hal tersebut disampaikan Chandra dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka, Kabupaten Pati, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Chandra mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menerima banyak aduan masyarakat terkait kesulitan memanfaatkan tanah milik pribadi untuk kebutuhan permukiman.
Menurut dia, sebagian warga hanya memiliki satu bidang tanah yang direncanakan untuk diwariskan kepada anak-anak mereka sebagai tempat mendirikan rumah. Namun, rencana tersebut terkendala karena bidang tanah yang dimiliki masuk dalam kategori LSD.
“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ujar Chandra.
Selain persoalan permukiman, aspirasi masyarakat juga menyangkut kebutuhan lahan untuk pengembangan kegiatan industri di wilayah Sukolilo dan Tambakromo.
Chandra berharap berbagai persoalan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RDTR. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lahan pertanian, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” katanya.
Penyusunan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo merupakan inisiatif Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati turut terlibat aktif melalui koordinasi dan pembahasan bersama jajaran kementerian guna mengakomodasi berbagai persoalan tata ruang yang berkembang di masyarakat.
Pemkab Pati berharap rancangan RDTR tersebut dapat disusun berdasarkan kondisi riil wilayah serta kebutuhan masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, penataan wilayah juga diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta tim penyusun teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.
Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga hadir untuk mengikuti pembahasan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.
Editor: AR














