Komisi D DPRD Pati Turun Langsung ke Sekolah Rakyat, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Siswa
PATI – NOTOPROJO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pati, Kecamatan Tlogowungu, untuk menindaklanjuti dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa berinisial AD. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya DPRD menerima audiensi dari LSM Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) yang menyampaikan persoalan dugaan kekerasan di lingkungan sekolah tersebut.Rabu (21/10/26)
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat tersebut memiliki bangunan yang megah dengan fasilitas yang disediakan negara. Namun, menurutnya, kemegahan sarana pendidikan itu harus diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan perlindungan terhadap para siswa.
“Sekolah ini sangat megah sekali. Namun, peruntukannya untuk anak-anak yang secara ekonomi masih berada di bawah kemampuan, khususnya kelompok desil satu. Harapan kami, ke depan sekolah ini menjadi lebih baik karena fasilitas yang diberikan negara sangat luar biasa banyaknya,” ujar Bandang saat melakukan kunjungan Sidak.
Menurut Bandang, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian negara untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, fasilitas yang telah dibangun dan disediakan harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, pembinaan karakter, serta masa depan para siswa.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Pati juga menyoroti dugaan pengeroyokan terhadap AD yang disebut melibatkan 14 siswa sekaligus pingin tau bagaimana kondisi Sekolahnya. Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan korban mengalami luka pada bagian gigi.
“Hari ini Komisi D DPRD Kabupaten Pati melakukan sidak ke lokasi yang berkaitan dengan kejadian dugaan pengeroyokan tersebut,” tambahnya.
Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan sekolah sekaligus mendalami persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. DPRD juga diharapkan dapat memperoleh penjelasan dari pihak sekolah mengenai langkah penanganan kasus serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sebelumnya, LSM MPK menyampaikan persoalan dugaan kekerasan tersebut dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan siswa di lingkungan pendidikan yang semestinya memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik.
Meski proses diversi dalam perkara tersebut disebut telah menghasilkan kesepakatan damai, perhatian terhadap kondisi korban dan keberlanjutan pendidikannya tetap diperlukan. Penyelesaian perkara yang melibatkan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban.
Keberadaan Sekolah Rakyat dengan fasilitas yang memadai semestinya menjadi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, pembinaan siswa, serta pencegahan kekerasan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
DPRD Kabupaten Pati diharapkan dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan di sekolah tersebut. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan anggaran negara tidak hanya menghadirkan gedung yang megah, tetapi juga lingkungan belajar yang aman, manusiawi, dan mendukung masa depan para siswa. (ADV)
