Tujuh Dapur SPPG Pati Ditutup Sementara, BGN Ungkap Ada yang Terkait KLB
PATI – NOTOPROJO.ID
Sebanyak tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penutupan tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor 4814/D.TWS/10/2026. Keputusan itu mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63486 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pengenaan sanksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dalam surat tersebut juga disebutkan adanya Nota Dinas Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor ND-153/06.01/X/2026 tertanggal 4 Oktober 2026 mengenai permohonan penundaan pelayanan sementara hingga diterbitkannya SPS 2 bagi SPPG.
Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, membenarkan adanya penutupan sementara terhadap tujuh dapur SPPG tersebut.
Menurut Chandra, keputusan penutupan berasal langsung dari BGN, bukan atas rekomendasi Satgas MBG Kabupaten Pati.
“Penutupan tujuh SPPG itu dari BGN. Ada beberapa surat dari BGN. Saya barusan tadi dapat informasi dari Mbak Ros, ada beberapa yang penutupan karena ada kejadian luar biasa dan yang lainnya,” kata Chandra saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (5/10/2026).
Meski demikian, Chandra belum menjelaskan secara rinci alasan penutupan masing-masing dapur SPPG.
Ia hanya menyebut, salah satu dari tujuh SPPG tersebut berkaitan dengan kejadian luar biasa (KLB) yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Pati.
Saat ditanya apakah penutupan tersebut merupakan rekomendasi Satgas MBG Pati, Chandra kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari BGN.
“Bukan, itu dari BGN langsung,” ujarnya.
Chandra meminta seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Pati meningkatkan kualitas pengelolaan dan memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan.
Menurut dia, SPPG memiliki tanggung jawab besar karena mendapat mandat untuk menyediakan makanan bagi anak-anak penerima manfaat program MBG.
“SPPG ini kan sudah dipercayakan negara untuk mengelola makanan untuk anak-anak kita. Tolong dilaksanakan dengan baik, karena penerima manfaat ini diharapkan mendapatkan gizi yang seimbang, gizi yang baik, tentunya untuk pembangunan yang berkelanjutan,” kata Chandra.
Penutupan sementara tujuh dapur SPPG tersebut menjadi perhatian karena program MBG menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak. Pemerintah daerah pun diminta memastikan setiap dapur SPPG menjalankan standar pelayanan dan keamanan pangan secara konsisten.
Penulis: AR
