Stop Pungutan Sekolah! Pemkab Pati Arahkan Wisata Siswa ke Lokal untuk Dongkrak UMKM
PATI – NOTOPROJO.ID
Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah tegas dengan melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4).
Langkah tersebut menjadi respons atas keluhan masyarakat terkait berbagai beban biaya pendidikan yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Pemkab menegaskan, sekolah negeri tidak boleh lagi melakukan pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk melalui komite sekolah.
“Kami sudah sosialisasikan, tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri, apa pun alasannya. Untuk komite dan lainnya juga sudah kita keluarkan edaran larangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemkab Pati juga mulai mengubah arah kebijakan kegiatan wisata siswa. Jika sebelumnya banyak sekolah menggelar studi wisata ke luar daerah, kini diarahkan cukup dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Pati.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Selain untuk meringankan beban biaya orang tua, langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata daerah.
“Kami dorong wisata siswa cukup di dalam daerah. Tujuannya agar ekonomi lokal bergerak dan UMKM bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.
Di sisi lain, Risma juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih memerlukan pembenahan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia menegaskan, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Pati berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan jam operasional Puskesmas agar tidak hanya melayani pada pagi hari.
“Ke depan, Puskesmas juga akan melayani pada sore hari. Ini supaya pelayanan kesehatan lebih merata dan mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan layanan publik yang lebih adil, terjangkau, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Reporter : Ar
