Petani Mojorembun Raih Keuntungan Rp30 Juta per Hektare
REMBANG – NOTOPROJO.ID
Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendorong modernisasi sektor pertanian membuahkan hasil positif. Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara signifikan.
Hal tersebut terlihat pada kegiatan panen raya padi yang digelar Kamis (12/2/2026) bersama Bupati Rembang H. Harno. Dalam satu musim tanam, petani setempat mampu meraih keuntungan sekitar Rp30 juta per hektare.
Panen raya tersebut didukung penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern yang difasilitasi pemerintah. Di antaranya combine harvester, transplanter roda empat, serta drone untuk penyemprotan pupuk dan pestisida. Pemanfaatan alsintan ini terbukti meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus mendongkrak produktivitas hasil panen.
Ketua Kelompok Tani Budi Luhur Desa Mojorembun, Karyono, menyampaikan produksi padi per hektare mencapai 6.700 kilogram. Dengan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp7.100 per kilogram, total pendapatan kotor petani mencapai Rp47.570.000.
“Biaya produksi satu hektare sekitar Rp17.512.000. Setelah dikurangi biaya tersebut, petani memperoleh keuntungan Rp30.038.000. Alhamdulillah, petani modern sekarang penghasilannya bisa setara sekitar Rp7,5 juta per bulan,” terang Karyono.
Bupati Rembang H. Harno , didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto mengungkapkan tingginya produktivitas dan harga jual gabah merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat modernisasi pertanian melalui fasilitasi bantuan alsintan setiap tahun.
“Saya yakin ke depan semua desa akan tercukupi kebutuhan alsintannya, karena setiap tahun pemerintah memberikan bantuan. Saya minta alsintan yang sudah diberikan dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga merespons usulan petani terkait normalisasi jaringan irigasi di desa tersebut. Ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat agar penanganan irigasi dapat direalisasikan melalui skema kolaborasi pendanaan.
“Mana yang bisa ditangani daerah akan kita ambil. Kalau bisa masuk provinsi, kita dorong ke provinsi. Kalau pusat yang bisa masuk, kita kolaborasi,”pungkasnya.
